Ayah Paling Bodoh Sedunia | Ang Tek Khun

By : Ang Tek Khun

(Pemenang Lomba Kompasianival 2013

*****

"sikap rasialis dan diskrimatif sejatinya bukanlah sifat bawaan manusia Indonesia, melainkan sesuatu yang dipelajari atau diajarkan secara sengaja"

*****

Ajakan untuk menulis dalam rangka Kompasianival 2013 dengan ketentuan tema “mengekspresikan keindonesiaan versi Anda”, membuat saya terhuyung ke banyak tahun di belakang. Saya mengembuskan napas panjang dan teringat kalimat keluhan yang pernah saya ucapkan kala itu: Tidak mudah menjadi warga negara Indonesia.

Dilahirkan oleh pasangan orangtua yang lahir di sebuah desa di Indonesia, tidak membuat saya berhak menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Saya harus menunda kelanjutan studi satu tahun untuk pulang kampung, menempuh jarak hampir 40 km berulang kali untuk ribet mengurus berbagai dokumen, sebelum puncaknya menyodorkan amplop berisi uang saat menjalani tes wawancara tentang keindonesiaan saya.

Di sebuah ruang cukup “mewah”, dengan tangan gemetar dan ucapan terbata-bata, saya menunaikan langkah terakhir sebelum menjalani seremonial sumpah untuk memperoleh secarik dokumen bukti kewarganegaraan Indonesia.

Oom saya yang membungkuskan uang itu dan mengajari saya harus bagaimana. Ia belajar dari pengalaman pribadi. Samar saya masih mengingat ucapannya, “Uang ini tidak banyak, kalau diterima, itu keberuntunganmu. Kalau ditolak, kau harus mengulang tes wawancara ini dengan amplop lebih tebal.”

Saya tidak tahu harus berkata apa. Padahal, saya sangat yakin mampu melewati tes wawancana ini. Saya hafal Pancasila, teks Proklamasi, dan lagu-lagu kebangsaan. Saya ikut Pramuka, terlibat dalam lomba gerak jalan sekolah setiap 17 Agustus. Bahkan saat merantau sekolah di Surabaya, saya ikut gerak jalan Mojokerto-Surabaya sepanjang 55 km dalam rangka Hari Pahlawan. Saya pun sudah lulus mengikuti penataran P4.

Alhasil, hari itu keberuntungan sedang berpihak pada saya. Tanpa sengaja, saya bercerita bahwa saya memiliki hobi menulis. Saya sedang belajar menulis apa saja dan di mana saja. Mading, buletin sekolah, majalah remaja, dan koran tertentu yang memiliki rubrik untuk remaja. Saya tak menyadari bahwa memang pejabat biasanya mencemaskan wartawan–karena memang saya bukan wartawan. Setelah saya bercerita demikian, tak ada pertanyaan yang harus saya jawab. Amplop tipis saya diterima dan saya dinyatakan lulus.

Usai menjalani sumpah di pengadilan, saya berpikir segala urusan akan selesai dan saya berhak menyatakan diri sebagai orang Indonesia. Namun ternyata saya harus memendam kekecewaan lebih dalam. Saya masih harus bersabar bagai menunggu Godot, menanti lebih dari satu tahun hingga dokumen kewarganegaraan saya selesai diproses di pusat dan mendapatkan keputusan presiden.

Itu terjadi lebih dari 20 tahun yang silam. Sebuah kisah yang masih lekat membekas dalam ingatan saya. Dalam versi sederhana, kala itu pengalaman ini saya tuliskan dan dimuat di majalah Hai semasa dalam asuhan Arswendo Atmowiloto.

* * *

Tidak mudah memang menjadi warna negara Indonesia. Langkah studi saya berhenti di SMA. Usai pulang kampung setahun, saya kembali merantau untuk menjalani kuliah. Dengan status masih Warga Negara Asing (WNA), saya ikut dalam rebutan jatah kursi kuliah 2% untuk mahasiswa asing dan wajib mengeluarkan biaya yang mencekik leher. Selama itu pula, saya hanya bisa gigit jari membaca pengumuman berbagai lomba menulis yang kala itu selalu mensyaratkan “peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI)”.

Saya tak ingin menyesali itu semua, termasuk sumber semua masalah yang berpangkal pada kenyataan bahwa saya adalah anak dari seorang ayah yang paling bodoh sedunia.

Almarhum ayah saya lahir di sebuah desa di pedalaman pulau Sulawesi. Posturnya ceking mirip Jokowi, kulitnya tak kalah legam. Sebagaimana anak-anak desa lainnya, ia bermain bersama siapa saja dan di mana saja–dari gunung hingga sungai hingga laut. Sekolahnya hanya sampai kelas tiga Sekolah Rakjat (SR) karena kondisi ekonomi. Dalam usia semuda itu, ayah saya harus bekerja serabutan dan memulung barang-barang bekas untuk diolah dan kemudian dijual. Di usia remaja, dengan bersepeda, ia masuk ke kampung paling dalam untuk membeli minyak kelapa dari penduduk dan menjualnya ke kota.

Jiwa sosial ayah saya tumbuh secara natural, membuat saya terkenang padanya saat mendengar kisah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang ayahnya. Apabila bersepeda motor ke pedalaman untuk mengurus kebun miliknya, ayah selalu menyempatkan diri untuk berhenti di warung kopi di sebuah desa untuk sekadar bercakap-cakap dan mengetahui kondisi mereka. Apabila dalam perjalanan itu dijumpainya sayur atau pisang tergantung di rumah penduduk untuk dijual, ia selalu berhenti dan mampir untuk membelinya. Tidak selalu jualan itu lebih murah, namun ayah selalu membelinya. Di kemudian hari saya paham, ayah sedang bermaksud menebus jualan itu dengan uang tunai agar warga desa itu tidak perlu menempuh jalan jauh menggunakan gerobak atau berjalan kaki untuk menjualnya di pasar.

Tak ada wacana apa pun tentang keindonesian di benaknya, karena memang demikianlah hidupnya sehari-hari. Demikian juga dengan para penduduk setempat, mereka tidak pernah melihat perbedaan pada diri ayah saya. Ini semua membuat saya yakin bahwa sikap rasialis dan diskrimatif sejatinya bukanlah sifat bawaan manusia Indonesia, melainkan sesuatu yang dipelajari atau diajarkan secara sengaja.

Waktu kemudian berlalu, hingga ayah saya menjelma menjadi ayah paling bodoh sedunia. Ia tak pernah menyadari bahwa kelak anak-anaknya akan bertambah besar dan harus bersekolah dengan membawa secarik dokumen bukti sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Ia tak pernah menggubris untuk mengurus dokumen ini karena ia tak pernah merasa dirinya orang asing. Padahal, apabila ayah mau mengurusnya, maka ke-4 anaknya akan secara otomatis mengikuti status orangtuanya sebagai WNI. Akibatnya, satu per satu anaknya melewati usia 17 tahun, dan harus mengurusnya sebagai secara terpisah.

* * *

Cukup lama saya merasa sakit hati dan menyesali kebodohan ayah saya yang berimbas pada derita saya dalam menjalani status WNA. Namun di kemudian hari saya menyadarinya, bukankah demikian seharusnya sikap setiap insan yang melekat dan menjadi bagian sah dari bangsa ini. Tak seharusnya status warga negara Indonesia seseorang diletakkan pada secarik kertas berkop Sekretariat Negara dan ditandatangani oleh presiden.

Itulah sebabnya, saat lelah dalam penantian dan dokumen sakti tersebut akhirnya saya terima, saya sudah terlalu lelah untuk mengurus dokumen penggantian nama saya. Biarlah nama saya tetap begini–dengan segala konsekuensinya. Lebih baik kelelahan saya ditukar dengan kelelahan dalam berkarya untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Untuk bangsa dan negeri yang dicintai oleh almarhum ayah saya dengan tanpa kata-kata.

PKS Maluku Ikuti Pemilihan Calon Presiden

Pemilihan Calon Presiden kali ini adalah untuk memilih Calon Presiden PKS. Jika Partai lain menggelar Konvensi untuk menyaring calon presiden, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki cara unik yakni Pemilihan Umum Raya (Pemira). Hajatan Pemira ini disambut baik oleh jutaan kader PKS di seluruh Indonesia. "Untuk memilih Capres yang diusung oleh PKS, kami menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya atau Pemira." Demikian dikatakan M Suhfi Majid, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Maluku dalam rilisnya, Selasa (26/11/2013).

Suhfi yang juga ketua panitia penyelenggara Pemira Capres untuk wilayah Maluku menandaskan, akan ada 2.079 kader se-Maluku yang akan mengikuti Pemira tersebut, "ada 254 kader inti dan 1825 kader pendukung yang terdiri dari 442 kader muda dan 1383 kader pemula," tuturnya.

Dengan melibatkan seluruh kader dan struktur partai, kami ingin memastikan aspirasi mereka tentang sosok calon Presiden dari PKS. "Kita ingin mendengar suara kader dan struktur PKS tentang sosok Presiden Indonesia masa depan dari kalangan internal," imbuhnya.

Sebagaimana layaknya Pemilu, sistem yang berjalan dalam Pemira juga berbentuk pemungutan suara. "Kami menyiapkan kertas suara, dan setiap kader serta strukutur PKS akan menentukan pilihannya pada kertas suara yang memuat capres-capres dimaksud," jelasnya.

Ada 22 capres asal PKS yang akan dipilih, dan setiap kader dan struktur akan memilih 5 nama. "Dari 22 nama capres tersebut, setiap orang memilih 5 nama. Nanti seluruh hasil pilihan dari 11 kabupaten/kota akan direkapitulasi oleh panitia propinsi, selanjutnya dikirim ke DPP PKS untuk dihitung akumulasi nasionalnya," jelasnya.

22 nama Capres asal PKS yang telah diedarkan namanya, beberapa namanya cukup terkenal sebagai tokoh nasional yaitu nama Hidayat Nur Wahid (Mantan Ketua MPR RI), DR Salim Segaf Al Jufry (Menteri Sosial), DR Sohibul Imam (Wakil Ketua DPR), Abdul Gani Kasuba (Wakil Gubernur Maluku Utara), Prof Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat), dan Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat).

Menteri asal PKS juga dimasukan sebagai Pemira, yakni Menkominfo Ir. Tifatul Sembiring dan Suswono (Menteri Pertanian). "Anis Matta, Presiden PKS juga masuk dalam daftar yang akan dipilih sebagai capres oleh kader dan struktur," tambah Suhfi.

Suhfi juga menandaskan, untuk wilayah Maluku, Pemira akan berlangsung di 11 kab/kota. "PKS ingin proses demokrasi ini berlangsung dari bawah. Dengan melibatkan seluruh kader dan struktur di 11 kab/kota se-Maluku, kita akan memahami, menyerap dan mendengar suara dari bawah tentang calon Presiden yang akan dimajukan PKS pada Pilpres 2014 nantinya," pungkasnya.

Strategi Pemenangan Da'wah (3) Need BACKUP

Need Backup

Gerak seluruh komponen dakwah, baik Qiyadah dan Kader, harus seiring dan seirama untuk bersama-sama mendekatkan dan meningkatkan hubungan dengan Allah SWT dalam berbagai kesempatan. 

Qiyadah dan Kader serta seluruh komponen Masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan perubahan, memang ada kesalahan individual, namun tak mustahil terjadi kekeliruan kolektif karena membiarkan individu tertentu tanpa kontrol.

Kontrol dan koreksi diperlukan dalam setiap pelaksanaan. Bila ada penyimpangan, maka harus segera diluruskan. Bahkan, jika terjadi perubahan situasi dan kondisi yang mendasar, maka perubahan rencana dapat dilakukan. Di sinilah urgensi sistem cadangan (back up) untuk mengantisipasi dinamika tak terduga.

Tragedi perang Mu’tah memperlihatkan kondisi buruk yang tak pernah diperkirakan sebelumnya, ketika tiga komandan pasukan Muslim berguguran secara berurutan: Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Pergantian posisi komando itu sudah diisyaratkan Rasulullah dalam pesan sebelum pertempuran. Di ujung situasi kritis, akhirnya tongkat komando dipegang Khalid bin Walid yang memutuskan untuk kembali ke markas pertahanan. Dari sanalah disusun rencana alternatif untuk menuntaskan misi perjuangan.

Semoga Allah berkenan menerima segala taubat serta amal saleh kita semua. Karena Dia-lah yang memberikan kekuatan dan keberkahan dalam perjuangan panjang.

Semoga Indonesia yang kita cintai bersama menjadi Negeri yang sejahtera dan dilindungi dari segala marabahaya. Peristiwa Hijrah mengingatkan kita sekali lagi, bahwa strategi pemenangan dakwah membutuhkan pilihan sikap (Choice), perencanaan matang (Plan) dan rencana cadangan (Back Up) bila ada situasi tak terduga. (Dakwatuna)

Strategi Pemenangan Dakwah (2) - Need PLAN

Need Plan

Jelas sekali, dibutuhkan Rencana Besar untuk memenangkan pertarungan besar agar pilihan yang sudah ditetapkan tercapai. Agar agenda dakwah digerakkan oleh seluruh elemen dakwah, maka perlu dipersiapkan 4 langkah taktis:

a. Mengajak diri sendiri sebagai elemen dakwah agar senantiasa konsisten. Kita masih seperti yang dulu, tidak akan berubah sikap sebagai kader yang yakin, bahwa kemenangan tak akan tercapai tanpa berjamaah (berorganisasi) dengan baik. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kesalahan (corrective action) dan menegaskan komitmen bahwa tiap orang akan mendapat reward and punishment sesuai dengan capaian/kesalahannya.

b. Meyakinkan kembali para anggota keluarga, teman dekat serta rekan kerja yang pernah bersinggungan dengan dakwah, bahwa kita adalah satu dan terus bergerak bersama karena kita mencintai semuanya karena Allah.

c. Bersilaturahim dengan komponen dakwah lainnya dan masyarakat muslim lainnya untuk berjuang dan bergandeng tangan dalam mengartikulasikan kepentingan umat, antara lain warga NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, PUI, kalangan pesantren dll.

d. Memohon maaf atas segala kekhilafan serta terus melayani sepenuh hati terhadap segenap komponen masyarakat, baik mereka yang simpati, antipati maupun kelompok pembenci sekalipun. 

Kita harus berani menyatakan secara kesatria: “Kami adalah manusia biasa yang penuh alfa dan dosa serta berusaha hadir untuk semua demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat”. (Dakwatuna)

Strategi Pemenangan Da'wah (1) Need CHOICE

Jika ada ide agar aktivitas dakwah dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan (No plan), pilihan (No choice), dan cadangan (No backup), maka itu hanya terjadi situasi khusus/darurat yang membutuhkan improvisasi dan proteksi berlapis-lapis demi keamanan operasi. 

Tetapi, Sunnah Nabawiyah yang berlaku umum/generik adalah persiapan detil dari awal hingga akhir, di samping membuka kemungkinan terjadi revisi atau adaptasi sejalan dengan perkembangan lingkungan.

Demi keberhasilan dakwah, perlu diperhatikan tiga langkah penting, yaitu:

Need choice

Sebagai Kader dakwah, setiap aktivis harus punya pilihan sikap dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Harus optimis untuk bersama-sama memenangkan Agenda Dakwah di berbagai aspek. Antara lain, menjelang Pemilihan Umum di Indonesia tahun 2014, perlu dikawal: Kepemimpinan Nasional seperti apa yang harus dikawal dan didorong.

Kita menyaksikan bangsa Indonesia kembali mengalami Krisis Kepemimpinan di level nasional setelah 15 tahun Gerakan Reformasi bergulir. Jika dibiarkan sembarang figur tampil sebagai Pemimpin Nasional, maka kondisi bangsa mungkin akan kolaps dan aspirasi umat Islam (komponen mayoritas) akan terbengkalai. Kita ingin memastikan masa depan Indonesia akan semakin solid dan maju di bawah kepemimpinan baru dan agenda keumatan berjalan sesuai tahapannya.

Dalam konteks itu, tiap Aktivis perlu menentukan sikap dan pilihan, tak bisa netral dan ragu-ragu. Konsistensi sikap itu yang menjadi prasyarat keberhasilan. (Dakwatuna)

Didorong Maju Jadi Capres, Ini Jawaban Anis Matta

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HM Anis Matta menyampaikan dirinya masih pikir-pikir terkait wacana pencapresan dirinya pada momentum pelaksanaan Pemilhan Presiden (Pilpres) Tahun 2014.

"Memang saat ini dukungan kuat dari kader PKS untuk memajukan kadernya pada bursa pencapresan 2014. Tuntutan ini begitu menggeliat dari kader partai di 33 provinsi yang ada di Indonesia," kata Anis Matta di Mamuju, Sabtu.

Menurut dia, untuk mengakomodasi tuntutan kader tersebut maka partainya telah mempersiapkan pembentukan panitia pelaksana pemilihan raya (Pemira) pada tingkatan wilayah untuk menetapkan nama calon presiden yang akan diajukan ke DPP PKS.

"Jadi di PKS tidak ada pertarungan antarelite yang mau maju menjadi Capres. Namun kedaulatan menentukan Capres akan dikembalikan kepada kader-kader PKS," kata Anis.

Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan, jadi kader partai inilah yang nantinya menentukan siapa di antara kader yang dipercayakan bertarung pada Pilpres 2014.

"Jika memang kader mempercayakan kepada saya maka hal itu akan dipikirkan secara matang. Yah kita lihat dulu perkembangannya. Kan pelaksanaan Pemira juga belum dilakukan," tuturnya.

Anis menuturkan, jika kader menghendaki dirinya maju dalam burca pencapresan maka hal itu patut dihargai karena itu menjadi amanah dari kader selaku pemegang kedaulatan untuk menentukan calon pemimpinnya di masa mendatang.

"Yang pasti, ada 20 nama yang masuk dalam pelaksanaan Pemira untuk ditentukan satu nama yang akan diusung PKS maju dalam bursa pencapresan. Semua peserta akan mencoblos dari 20 nama yang masuk dalam momentum Pemira," kata Anis.

Makanya, kata Anis, dirinya juga akan melakukan kungjungan di seluruh wilayah dan meminta pendapat dari berbagai tokoh masyarakat dalam menghadapi momen Pilpres 2014.

Sementara itu Ketua DPW PKS Sulbar, Yuki Permana, menyampaikan, pihaknya tetap mendorong Anis Matta untuk maju dalam bursa pencapresan.

"Saat ini kader PKS Sulbar juga mendorong agar Pak Anis maju dalam bursa pencapresan. Makanya, kader partai di daerah bekerja keras untuk mencapai hasil maksimal pada Pemilu Leegislatif 2014," katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemira akan berlangsung pada pertengahan Desember 2013 untuk menentukan 22 nama yang akan masuk dalam bursa Pemira 2013 yang akan datang.

(ROL)

Mensos RI Bagikan 6 Ribu Paket Lauk Pauk

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan paket bantuan kepada pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bantuan yang disalurkan berupa 6.000 paket lauk pauk dan 250 unit tenda gulung.

Bantuan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santosa kemarin (17/11). “Banyak sarana dan prasarana yang rusak termasuk lahan pertanian,” kata Toto dalam keterangan tertulisnya. 

Toto mengunjungi pengungsi di Posko Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara bersama Menteri Pertanian dan Menteri Menkokesra.

Selain bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengerahkan 30 relawan taruna siaga bencana (Tagana) untuk membantu pengungsi.

Penanganan terhadap pengungsi ini menurut Toto harus dilakukan dengan segera. Ini pentung dilakukan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi.

Hingga saat ini, Sinabung belum berhenti menyembutkan materi vulkaniknya. letusan terakhir tejadi tadi malam sekitar pukul 20.24 wib.

Jumlah pengungsi menyentuh angka 6.155 orang. Pengungsi terus bertambah karena gunung api tesebut tak juga berhenti menyemburkan materi vulkaniknya.

Kepanikan yang terjadi membuat warga di desa yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk mengungsi, ikut mengungsi. Pengungsi tersebar di 16 titik pengungsian.

Suaranews

FPKS (PNS Wajar Dapat Pensiun. Kalau DPR?.....

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendukung penuh wacana tak diberikannya pensiun bagi anggota DPR yang selesai masa baktinya. Namun tak hanya DPR, Partai berlambang Sabit Kembar ini juga meminta agar presiden dan pejabat tinggi negara lainnya juga tak menerima pensiun melainkan pesangon. 

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, usulan agar anggota legislator tak mendapat pensiun sangat wajar. Pasalnya, anggota DPR berbeda dengan PNS yang mendapat pensiun karena mengabdi seumur hidup.

"Itu sebuah pemikiran yang wajar-wajar saja jika dikaitkan dengan fungsi DPR yang masa jabatannya periodik, tidak selamanya seperti PNS," kata Hidayat saat dihubungi, Jumat (15/11/2013). 

Ketua DPP Kebijakan Publik PKS ini menuturkan jika anggota DPR merupakan jabatan politik yang sama halnya dengan pejabat negara lain seperti presiden, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, dia mengharapkan agar merevisi dengan segera UU Kepegawaian yang mengatur tentang pensiunan pejabat negara.

"Itu namanya jabatan politik, sesungguhnya bukan hanya DPR, presiden, menteri dan lembaga hukum seperti MK, KY dan sebagainya itu jabatan politik, biar semua menjadi UU berlaku untuk semua, sebaiknya usulan ini dilakukan menjadi UU Kepegawaian agar tidak diberikan ruang untuk pensiun, prinsipnya kita setuju," cetus pria yang akrab disapa HNW ini.

Lebih jauh dia pun menantang wacana tersebut segera direalisasikan dengan merevisi UU. Antara DPR dan pemerintah yang punya kewenangan untuk merevisi UU itu. 

"Kalau itu anggapan dari dulu. Semenjak UU, melakukan sejak dari dulu begitu kemudian akan menghabiskan APBN dan lain-lain, sekali pun kemudian harus ada solusi produk UU merubah UU itu bisa merupakan insiatif pemerintah, inisiatif DPR agar mumpung masalah ini mengemuka, sebaiknya diselesaikan. Pejabat negara tidak menerima pensiun di luar PNS," jelas mantan Presiden PKS. 

"Kita mendukung, sekali lagi masalah selesai dengan baik intinya ini produk UU maka diselesaikan harus dengan mengoreksi UU," seru Hidayat.

Terkait ideal pesangon yang layaknya diterima anggota DPR. Anggota Komisi VIII DPR tak berani mengungkap, berapa idealnya pesangon yang diterima anggota DPR. 

"Wah enggak paham (berapa idealnya), itu biar diurus sama BAKN, DPR maupun juga oleh kementerian keuangan atau Bappenas mereka punya kewenangan mengatur, gaji standar pesangon bagi mereka yang telah bekerja untuk kepentingan publik," lugas mantan Ketua MPR ini. 

Hasil Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo B Yudhoyono mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam. SBY memastikan jumlah menteri kabinetnya tidak akan bertambah, tetap 34 orang. 

Yang menarik, dua kementerian dalam kabinetnya diubah fungsi dan tugas pokoknya. Mereka adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam keterangannya kepada pers itu, Yudhoyono mengurai nama-nama menteri dan wakil menteri pada tiap posisi barunya.  
Juga sejumlah nama yang tidak lagi berada di dalam kabinet yaitu Fadel Muhammad, Suharso Monoarfa, dan Sutanto.


Menko Polhukkam, Djoko Suyanto, 
Menko Perekonomian, M Hatta Rajasa, 
Menko Kesra, R Agung Laksono, 
Mensesneg, Sudi Silalahi, 
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, 
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, 
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, 
Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, 
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dan 
Menteri ESDM, Jero Wacik. 
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, 
Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, 
Menteri Pertanian, Suswono, 
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, 
Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, 
Menteri Kelautan & Perikanan, Cicip Syarief Sutardjo, 
Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, 
Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, 
Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Setianingsih

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, 
Menteri Sosial, Salim Assegaf Aljufri, 
Menteri Agama, Suryadharma Ali, 
Menteri PPN/Ka BAPPENAS, Armida Alisjahbana, 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari E Pangestu, 
Menristek, Gusti Muhammad Hatta, 
Menteri Koperasi & UKM, Syarif Hasan,
Menteri Lingkungan Hidup, Prof Dr Berth Kambuaya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, 
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, 
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini, 
Menteri BUMN, Dahlan Iskan, 
Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, 
Menteri Pemuda Olahraga, Andi Malarangeng, 
Menpera, Djan Farid.


Beberapa kementerian diimbuhkan posisi wakil menteri, yang dikatakan SBY untuk meningkatkan kinerja di kementerian masing-masing. Adapun para wakil menteri itu adalah :

Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar dan Any Rachmawati.  
Wakil Menteri Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Musliar Kasim, 
Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, 
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, 
Wakil Menteri BUMN, Mahmuddin, 
Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron, 
Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, 
Wakil Menteri Pariwisata, Sapta Nirwandar,
Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo.
Wakil Menteri Agama, Nazaruddin Umar, 
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, 
Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, 
Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun, 
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, 
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo, 
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak,
Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heryawan.


Presiden juga menunjuk Letnan Jenderal TNI Marciano Noorman sebagai kepala Badan Intelijen Negara.
(P008)

Sumber : antaranews.com

Banjir Bandang Donggala, 3 Meninggal, Ratusan Rumah Rusak

Donggala, (PKS Donggala) - Jum’at 14/10/2011 sekitar pukul 16.00 Wita 3 Desa di wilayah Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yaitu Desa Mbuwu, Ongulara dan sebagian desa Watatu dilanda banjir bandang yang mengakibatkan 3 orang warga Desa Mbuwu meninggal dunia dan puluhan rumah warga lainya rusak berat.

Banjir bandang yang melanda desa tersebut begitu cepat terjadi sehingga warga tidak sempat untuk menyelamatkan sebagian harta benda yang dimiliki. Diperkirakan berdasarkan laporan dari kepala dusun di Desa Mbuwu yang merupakan desa yang berdampak banjir yang cukup parah ada sekitar 400 KK lebih yang mengalami kerusakan rumah dan kehilangan harta benda.

Hingga saat ini posko yang ada di lokasi banjir bandang yang terletak di desa Mbuwu masih berasal dari Posko Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, bantuan-bantuan yang tersedia masih sangat minim dan kurang mencukupi bagi para korban banjir. 

Bantuan-bantuan yang masih sangat dibutuhkan bagi korban banjir adalah kebutuhan sembako dan pakaian serta penanganan psikologis warga yang masih merasa was-was apabila di daerah sekitar desa mengalami hujan lagi.(Kicong)

 

Nama-Nama Desa se Kabupaten Donggala

Presiden PKS: Tidak Ada Tawaran Barter Kasus

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menegaskan partainya tidak pernah mendapat tawaran mengenai barter skandal Bank Century dengan sejumlah kasus.

"Tidak ada tawaran itu," tegas Luthfi saat dikonfirmasi okezone, Senin malam (8/3/2010).

Soal rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai barter kasus, Luthfi enggan berkomentar. "Kita tidak mau menanggap lontaran yang belum detail," tandasnya.

Dua hari yang lalu, dalam jumpa persnya ICW mengkhawatirkan adanya uapya pelemahan hasil paripurna Century di DPR tentang kasus Bank Century melalui barter tujuh kasus. Kasus tersebut di antaranya, tunggakan pajak perusahaan milik Aburizal Bakrie, kasus Inkud yang melibatkan politisi Golkar dan kasus LC fiktif yang melibatkan inisiator hak angket Century.

"Sikap partai adalah tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan organisasi," kata Luthdi.

Penyebutan barter kasus ini bermula dari pernyataan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang hukum, Denny Indrayana. Meski tidak menjelaskan secara detil, Denny menyebut ada partai yang mencoba bernegosiasi dengan SBY.

Kendati begitu, sejumlah petinggi Demokrat membantah adanya barter kasus Century.“Itu (barter kasus) keliru. Jangan melakukan persepsi tersebut, karena kami tidak melakukan politik barter,” kata Wasekjen Partai Demokrat Syarifuddin Hasan kemarin di Gedung DPR, Jakarta. (frd)(hri)