Latest Post
Tampilkan postingan dengan label Heboh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Heboh. Tampilkan semua postingan
9.3.10
Presiden PKS: Tidak Ada Tawaran Barter Kasus
Written By Unknown on 9.3.10 | 9.3.10
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menegaskan partainya tidak pernah mendapat tawaran mengenai barter skandal Bank Century dengan sejumlah kasus.
"Tidak ada tawaran itu," tegas Luthfi saat dikonfirmasi okezone, Senin malam (8/3/2010).
Soal rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai barter kasus, Luthfi enggan berkomentar. "Kita tidak mau menanggap lontaran yang belum detail," tandasnya.
Dua hari yang lalu, dalam jumpa persnya ICW mengkhawatirkan adanya uapya pelemahan hasil paripurna Century di DPR tentang kasus Bank Century melalui barter tujuh kasus. Kasus tersebut di antaranya, tunggakan pajak perusahaan milik Aburizal Bakrie, kasus Inkud yang melibatkan politisi Golkar dan kasus LC fiktif yang melibatkan inisiator hak angket Century.
"Sikap partai adalah tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan organisasi," kata Luthdi.
Penyebutan barter kasus ini bermula dari pernyataan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang hukum, Denny Indrayana. Meski tidak menjelaskan secara detil, Denny menyebut ada partai yang mencoba bernegosiasi dengan SBY.
Kendati begitu, sejumlah petinggi Demokrat membantah adanya barter kasus Century.“Itu (barter kasus) keliru. Jangan melakukan persepsi tersebut, karena kami tidak melakukan politik barter,” kata Wasekjen Partai Demokrat Syarifuddin Hasan kemarin di Gedung DPR, Jakarta. (frd)(hri)
"Tidak ada tawaran itu," tegas Luthfi saat dikonfirmasi okezone, Senin malam (8/3/2010).
Soal rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai barter kasus, Luthfi enggan berkomentar. "Kita tidak mau menanggap lontaran yang belum detail," tandasnya.
Dua hari yang lalu, dalam jumpa persnya ICW mengkhawatirkan adanya uapya pelemahan hasil paripurna Century di DPR tentang kasus Bank Century melalui barter tujuh kasus. Kasus tersebut di antaranya, tunggakan pajak perusahaan milik Aburizal Bakrie, kasus Inkud yang melibatkan politisi Golkar dan kasus LC fiktif yang melibatkan inisiator hak angket Century.
"Sikap partai adalah tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan organisasi," kata Luthdi.
Penyebutan barter kasus ini bermula dari pernyataan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang hukum, Denny Indrayana. Meski tidak menjelaskan secara detil, Denny menyebut ada partai yang mencoba bernegosiasi dengan SBY.
Kendati begitu, sejumlah petinggi Demokrat membantah adanya barter kasus Century.“Itu (barter kasus) keliru. Jangan melakukan persepsi tersebut, karena kami tidak melakukan politik barter,” kata Wasekjen Partai Demokrat Syarifuddin Hasan kemarin di Gedung DPR, Jakarta. (frd)(hri)