Refleksi 100 Hari Pembantaian Rabi'ah

Genap 100 hari sudah Militer Mesir membantai para demonstran damai yang mendukung legitimasi di kawasaran Rab’ah, Kairo, 14 Agustus 2013. 

Mereka adalah representatif dari sebagai besar rakyat Mesir, yang tidak rela demokrasi negerinya dicabik-cabik oleh kudeta militer. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah hitam negeri Piramida itu, karena lebih dari 2000 orang meninggal akibat pembantaian yang direstui oleh pemerintahan butan kudeta militer.

Sejak penggulingkan terhadap presiden terpilih, Muhammad Mursi pada tanggal 3 Juli 2013 oleh militer, Mesir yang semula naik daun menjadi negeri yang demokratis paska revolusi 25 Januari, tiba-tiba posisnya kini berbalik 180 derajat, bahkan lebih tragis dari pada era diktator Husni Mubarok.

Militer yang menjadi aktor kudeta terhadap pemerintahan sipil, dengan dukungan kaum “agamawan,” sekuler dan liberal, bergerak atas dasar kebencian menghakimi Ormas Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM). IM merupakan gerakan Islam fenomenal yang lahir dari rahim Mesir pada tahun 1928. Gerakan ini mampu bertahan di bawah rezim dikatator selama puluhan tahun, dan dapat memenangkan pemilu demokratis di Mesir paska revolusi 25 Januari. IM terus digiring oleh militer sebagai musuh bersama, berbagai cara mereka tempuh untuk melengserkan presiden terpilih Muhammad Mursi yang merupakan kader dari sayap pollitik IM, Freedom and Justice Party. Indikasi kebencian ini menguat paska disembunyikannya Mursi oleh militer, tak lama setelah itu satu-persatu tokoh IM di Mesir ditangkap dengan tuduhan yang mengada-ngada.

Bukan hanya mereka yang tercatat dalam struktur organisasi IM saja yang ditangkap. Namun juga semua pihak yang menentang kudeta, maka diposisikan sebagai pendukung IM, tak peduli siapa dan apapun latarbelakangnya. Bahkan belakangan, mereka menangkap para atlit yang mengangkat simbol Rab’ah dengan jarinya di tengah pertandingan internasional. Mereka juga menyematkan simbol teroris terhadap gerakan IM, provokator dan puncaknya sebagai organisasi terlarang.

Militer Vs Mahasiswa

Entah sudah berapa puluh ribu rakyat Mesir yang tewas diujung peluru tentaranya sendiri. Militer tidak lagi memberikan rasa aman terhadap warganya, namun justru menjadi sumber penyebar teror. Bukan lagi menjaga negerinya dari ancaman Zionis Israel dan pemberontak di propinsi Sinai, namun lebih memilih sibuk menangkapi rakyat yang menentang langkah kudeta mereka.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita penyerangan militer ke asrama mahasiswa Al-Azhar di Nasr City, Kairo. Hingga berujung dengan tewasnya kurang lebih 3 mahasiswa dan melukai ratusan lainnya. Peristiwa ini tentu telah mencoreng dunia akademik di Mesir. Terlebih asrama yang diserbu oleh aparat ini adalah asrama mahasiswa berprestasi. Mereka adalah orang-orang pilihan yang menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa Mesir.

Apa yang dilakukan militer Mesir ini memperkuat indikasi semakin pendeknya usia kudeta mereka. Sejarah mencatat, perubahan atau bahkan perlawanan sangat efesien dilakukan oleh para mahasiswa. Disamping energik dengan usia muda, mereka juga kaum terpelajar, yang tidak gegabah dalam bertindak, dan tak pantang  mundur ketika telah memiliki tekad. Serangan ke kampus dan juga asrama Al-Azhar, telah membuat murka seluruh mahasiswa. Universitas Al-Azhar bukan hanya berada di Kairo, tapi juga memilik cabang di propinsi-propinsi Mesir, sontak mereka yang di daerah pun turun ke jalan memprotes penyerangan terhadap rekannya ini. Solidaritas juga dilakukan oleh mahasiswa asal kampus luar Al-Azhar, yang akhirnya memperkuat barisan para pemuda.

Terbukti kendati PM. Kudeta Mesir, Adil Manshour telah menetapakan UU Demonstrasi, para mahasiswa tidak mengindahkan larang-larang UU tersebut. Pasal yang ditetapkan jelas memiliki agenda terselubung, yang secara garis besar melarang segala bentuk demonstrasi yang menentang pemerintahan kudeta. Apabila paska revolusi 25 Januari setiap rakyat Mesir diberikan kebebasan menyampaikan aspirasinya, maka hal ini tidak berlaku di era kudeta. Pemerintah kudeta telah merampas hak dari rakyatnya untuk bersuara. Alhasil Mesir saat ini tengah diseret untuk kembali ke belakang, dan kita yang berada di luar lingkaran mereka, akan menyaksikan siapa rakyat Mesir yang akan hidup sebagai pejuang atau pecundang di hadapan otoritas kudeta Mesir. (Al-Intima)

Pengadilan Internasional, Kekhawatiran Membayangi Para Pengkudeta

PKS Donggala-Kairo. Saat ini terjadi polemik pada elit penguasa di Mesir menyusul diadakannya beberapa konferensi pers di luar negeri terkait upaya membawa mereka ke pengadilan internasional.

Awalnya adalah sebuah konferensi pers di London yang diadakan oleh beberapa lembaga hak asasi manusia. Dalam konferensi pers tersebut, mereka menuduh As-Sisi telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ditambah dengan rekan-rekan kudetanya, antara presiden sementara (Adly Mansur), perdana menteri (Hazim Beblawi), menteri dalam negeri (Muhammad Ibrahim).

Untuk kali keduanya, konferensi diadakan di Istambul. Di sanalah dicanangkan upaya praktis dan serius membawa para tertuduh itu ke pengadilan internasional.

Banyak tokoh dan pakar memberikan komentar hal tersebut. Beberapa pakar hukum menyebutkan bahwa memproses tuduhan adalah sebuah upaya hukum yang sah dan hak rakyat yang mengalami penindasan dari kalangan pengkudeta. Ketika didukung oleh lembaga hak asasi internasional dan pemerintah Turki, proses tersebut diharapkan akan berjalan lebih cepat.

Ada pula pengamat yang berkomentar bahwa upaya ini tidak sesuai dengan undang-undang, bahkan terkesan mempermainkannya. Selain itu, juga merendahkan martabat tokoh-tokoh yang merupakan simbol negara.

Namun menurut, Ibrahim Yusri, mantan dubes Mesir di Aljazair dan seorang pengacara dunia, mengatakan bahwa proses pengajuan seseorang dalam pengadilan dunia banyak dikendalikan dan dipengaruhi negara-negara besar dan Dewan Keamanan (DK PBB). Misalnya DK PBB bisa mengundur pengajuan hingga satu tahun atau lebih. DK juga sangat menentukan apakah vonis yang dijatuhkan itu mengikat atau tidak. Yusri menilai, pengajuan para pelaku kudeta di Mesir sudah sesuai hukum. Apalagi ketika didukung oleh Turki dan Inggris, hal ini akan menambah cepat prosesnya.

Perlu diketahui, di antara aktivis HAM adalah Ken MacDonald (mantan jaksa agung Inggris), Richard Falk (mantan utusan khusus PBB), dan Michael Mansfield (penasihat Ratu Inggris)

Sumber : Dakwatuna

Salafy Mesir Dirikan Partai

Lajnah Syu’run Al Ahzab As Siyasiyah (Komite Urusan Partai-Partai Politik) Mesir telah mengeluarkan keputusan resmi mengenai diterimanya Hizb An Nur, sebagai salah satu partai politik yang secara resmi memperoleh hak untuk berkecimpung dalam perpolitikan Mesir mulai pada hari Senin (13/6/2011) kemarin. Dan partai ini juga merupakan partai Salafy pertama yang berdiri di Mesir, sebagaimana dilansir onislam.net

Hizb An Nur yang merupakan partai ke tiga yang lahir pasca “Revolusi Mesir” ini akan berusaha untuk ikut serta dalam perolitikan Mesir dan menjadikan Mesir lebih maju dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman tertinggi. Diamping itu partai ini juga menjamin kebebasan beragama untuk para pemeluk Qibthy (Koptik) serta mengakui hak-hak mereka dalam hukum dan ajaran mereka, sebagaimana ditegaskan  oleh Imad Abdu Al Ghafur selaku wakil daripada para pendiri partai.

Masih menurut Imad, Hizb An Nur bahkan telah memiliki anggota dari sekelompok penganut Kristen dan 51 % anggotanya merupakan kaum hawa.

Sebagaimana diketahui, Hizb An Nur merupakan partai yang didirikan oleh beberapa tokoh muda dari “Ad Dakwah As Salafiyah” Iskandariyah Mesir. Disamping Hizb An Nur, komunitas Salafy lainnya juga mengumumkan berdirinya Hizb Al Fadhilah, yang disebutkan oleh beberapa media Mesir bertekad mendukung partai yang dimiliki Al Ikhwan Al Muslimun. *

Sumber : ois
Rep: Thoriq
Red: Cholis Akbar

*Sumber : http://hidayatullah.com