Latest Post
Tampilkan postingan dengan label DPRDProvinsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRDProvinsi. Tampilkan semua postingan
24.4.11
Pelaksanaan Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-13 untuk tingkat propinsi pada hari ini diselenggarakan serentak diseluruh wilayah di Indonesia. Termasuk Provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal dengan Kota Kaledo, DPW PKS mengawali acara Tasyakuran tersebut dengan agenda jalan sehat bersama para kader dan simpatisan dengan rute start Lapangan Vatulemo Palu dan finish di sekretariat DPW PKS Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Sisingamangaraja.
Yang menarik dari jalan sehat kali ini adalah dimana semua Anggota Dewan dari PKS baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi rame-rame naik Becak tapi bukan sebagai penumpang akan tetapi sebagai pengayuh becaknya dan penumpangnya adalah pemilik becak itu sendiri. Ini dilakukan sebagai simbol keberpihakan semua program Partai kepada kesejahteraan masyarakat. termasuk rakyat kecil.
Lebih lanjut ketua panitia pada Milad ke-13 kali ini M.Chandra Ilyas,S.Sos mengatakan bahwa acara pendukung lainnya adalah Pembagian Sembako dan Penyerahan Bantuan Pendidikan kepada para siswa SD kurang mampu. Hadir dalam acara ini anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Tengah Bapak.Akbar Zulfakar Sipanawa,ST yang langsung menyerahkan bantuan Pendidikan tersebut serta dihadiri pula oleh para Tokoh Partai lainnya yang ada di kota Palu.
Anggota DPR jadi Tukang BecaK
Written By Unknown on 24.4.11 | 24.4.11
| Kaderisasi DPD Donggala |
| Ketua DPW dengan BECAKnya |
| Siswa penerima Bantuan Pendidikan |
Label:
Donggala,
DPRD Donggala,
DPRDProvinsi,
Milad ke-13,
Sosok
12.3.10
PALU – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Andi Parenrengi mengatakan rencana pembangunan bendungan di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dapat merugikan petani. Atas pembangunan irigasi itu, dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas padi hampir 30 ton per tahun.
Andi Parenrengi : Pembangunan Bendungan Rugikan Petani Sausu
Written By Unknown on 12.3.10 | 12.3.10
Hal tersebut dikatakan Andi Parenrengi saat ditemui di ruang kerja komisi II DPRD Sulteng, Selasa (9/3). Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong harus memberikan solusi terhadap keluhan masyarakatnya. Dengan perencanaan pembangunan bendungan selama tiga tahun itu, diperkirakan pendapatan masyarakat dapat berkurang secara signififkan.
Kata dia, selama tahap pembangunan bendungan, dipastikan sekitar 3500 hektar persawahan tidak mendapat pasokan air. “Kenyataan ini, tentu saja sangat memilukan, dimana program pemerintah yang telah mencanangkan swasembada beras. Kemudian salah satu daerah penghasil beras terbesar di Kabupaten Parimo itu terancam berkurang pasokannya, hingga 90 ton selama tiga tahun mendatang,” katanya.
Untuk mengantisipasi krisis dan penurunan profuktivitas beras itu, dirinya berharap peran pemerintah daerah untuk segera melakukan pengkajian dan memberi solusi konkrit, untuk menghadapi penurunan produktivitas beras.
Untuk mengantisipasi krisis dan penurunan profuktivitas beras itu, dirinya berharap peran pemerintah daerah untuk segera melakukan pengkajian dan memberi solusi konkrit, untuk menghadapi penurunan produktivitas beras.
Dia menambahkan, dengan penurunan produktivitas beras di daerah tersebut, pastinya dapat mengurangi pendapatan masyarakat sampai 70 persen, dan tentunya berdampak pula pada pendapatan daerah.
Selain itu, politisi PKS ini juga mengomentari jebolnya bendungan di Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, yang menurutnya harus segera mendapat bantuan pembangunan secepatnya.
Ia khawatir, dengan tidak adanya bantuan penyelesaian pembangunan bendungan dari pemerintah, dipastikan 1800 hektar padi petani di daerah tersebut, akan mengalami gagal panen. (Nandar)
Sumber : Media Alkhairaat
Selain itu, politisi PKS ini juga mengomentari jebolnya bendungan di Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, yang menurutnya harus segera mendapat bantuan pembangunan secepatnya.
Ia khawatir, dengan tidak adanya bantuan penyelesaian pembangunan bendungan dari pemerintah, dipastikan 1800 hektar padi petani di daerah tersebut, akan mengalami gagal panen. (Nandar)
Sumber : Media Alkhairaat
Label:
Andi Parenrengi,
DPRDProvinsi